Masalah Ekonomi dan Bisnis

Stok BBM Menipis, Pertamina Minta Daerah Batasi Konsumsi

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siap-siap, pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dikurangi. Dampaknya, masyarakat harus antre lebih panjang untuk membeli BBM bersubsidi. Pembatasan ini dilakukan agar kuota BBM bersubsidi tahun ini yang dipatok 46 juta kilo liter (kl) cukup sampai akhir tahun ini.
PT Pertamina memastikan, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bakal melebih kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 46 juta kiloliter (KL) bila tidak ada upaya pembatasan yang dilakukan. Hitungan Plt Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen, konsumsi premium bakal habis pada 20 Desember, solar 23 Desember, dan minyak tanah habis di 7 Desember 2014. "Jadi di ujung-ujung Desember, katakanlah kurang dari 10 hari, kuota sudah habis," kata Husen, Minggu (9/11).
Menurutnya, saat ini, Pertamina masih menunggu arahan dari pemerintah jika konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota. Husen bilang, Pertamina memiliki dua alternatif. Pertama, Pertamina akan melanjutkan distribusi BBM dengan BBM non-subsidi di setiap SPBU Pertamina. Kedua, dari sekarang, melakukan pengendalian. "Keputusan di pemerintah, kan bisa dibagi dari sekarang sampai 31 Desember," ujarnya.
Untuk itu, Husen mengimbau pemerintah daerah melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi sejak sekarang. Menurutnya, beberapa daerah sudah mulai menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Antara lain di Provinsi Jambi, Kepulauan Riau (Kepri), dan Sulawesi Selatan (Sulsel). "Pembatasannya diatur melalui Perda (peraturan daerah) dan itu inisiatif provisinya yang mengatur," ujarnya.
Beberapa stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Jambi, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan sudah membatasi pembelian premium untuk mobil pribadi sebesar Rp 100.000 per hari, mobil angkutan umum
Rp 150.000, dan kendaran roda dua Rp 20.000.
Husen mengimbau agar daerah-daerah mengikuti kebijakan yang sudah ditempuh tiga provinsi itu. Menurutnya, kebijakan pengendalian yang dilakukan oleh tiga provinsi itu akan membantu menghemat BBM bersubsidi.
Apalagi, bila kebijakan serupa juga diterapkan di daerah lain. "Kami sangat menghimbau agar daerah lain juga mau melakukan hal serupa. Jadi, sekarang kami lagi menunggu," ujarnya.
Ia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para gubernur dari daerah lain untuk menerapkan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini. Saat ini, Pertamina, katanya, tidak memiliki kewenangan untuk memaksa daerah agar ikut menerapkan kebijakan tersebut. "Kami hanya bisa menawarkan, kebijakan tetap di tangan mereka," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dari pemerintah daerah ini sangat penting bagi Pertamina dan pemerintah pusat. Soalnya, menjelang pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah, ada kecenderungan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi sekitar 10 persen–12 persen dari konsumsi normal. Tren peningkatan ini sudah terlihat sejak minggu-minggu terakhir ini. "Itu dipicu kekhawatiran harga BBM naik," katanya.
Kondisi ini yang memicu terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di daerah-daerah. Pertamina sendiri, kata Husen, sudah membentuk Pusat Komando Pengendalian (Puskodal) Implementasi Kebijakan BBM PSO di Kantor Pusat, masing-masing region, serta masing-masing lokasi Kantor Cabang dan Depo Pertamina.
Lewat Puskodal tersebut, Pertamina memastikan kecukupan BBM bersibsidi di tiap daerah. "Di daerah memang ada kekurangan dan kami berusaha tapi dengan keterbatasan, terutama yang jauh-jauh itu mengirimnya kan butuh waktu," jelasnya.
Saat ini stok BBM yang ada di Pertamina berada pada level 15 hari sampai 20 hari kebutuhan nasional. "Jadi cukup," ujar Husen.
Melebihi kuota
Tingginya konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat dipicu oleh belum adanya keputusan pemerintah tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya memastikan kenaikan BBM bersubsidi akan dilakukan pada bulan November ini.
Namun, faktanya sampai pekan lalu, pemerintah belum mengumumkan. Dengan posisi Presiden Joko Widodo yang sedang melawat ke luar negeri hingga 16 November 2014, kenaikan BBM bersubsidi diperkirakan akan mundur lagi.
Data Pertamina lagi, penjualan BBM akhir-akhir ini naik menjadi menjadi 96.000 kilo liter (KL) per hari, dari normalnya sekitar 81.000 KL per hari. Karena, Pertamina memperkirakan kuota solar bersubsidi akan bertambah 1,1 juta KL dan premium bertambah sekitar 600.000 KL.
Sebagai gambaran, hingga akhir Oktober lalu, penyaluran BBM subsidi telah mencapai menyentuh 39,07 juta KL atau 86,1 persen dari kuota atau jatah BBM bersubsidi 2014 yang sebanyak 46 juta KL. Penjualan premium mencapai sekitar 24,92 juta KL atau 85,1 persen dari kuota, sementara penjualan solar bersubsidi mencapai 13,38 juta KL atau 88,2 persen terhadap kuota.
Spekulasi dan aksi penimbunan diperkirakan masih akan terjadi jika pemerintah belum juga mengumumkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.(Havid Vebri)

Sumber :